Batam, Berakhirnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara menjadikan perlunya suatu evaluasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Untuk itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Jumat (29/03/2024).

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Zulhadril Putra dalam sambutannya menyampaikan “Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara ini diadakan berkenaan dengan serangkaian Pemilu dan Pilkada Serentak yang secara Undang-Undang dilaksanakan di tahun 2024 ini.”

“dalam penyelenggaraan ini, terdapat persiapan yang perlu Bawaslu lakukan. Melalui evaluasi dari semua tahapan Pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu, mungkin terdapat evaluasi yang perlu disampaikan baik dari sisi teknis, regulasi, komunikasi, maupun aspek lainnya yang tentunya membuat penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lebih baik di masa yang akan datang.”, tambah Zulhadril. 

Rapat Evaluasi ini menjadi kesempatan bagi perserta rapat untuk dapat berperan aktif memberikan pemikiran dan solusinya terhadap hal-hal yang menjadi perhatian selama penyelenggaraan pemilu yang lalu, sehingga dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang akan datang, berjalan dengan lebih baik.   

Ketua Stisipol Endri Sanopaka sebagai Narasumber pada kegiatan ini menyampaikan Pendidikan politik terkait pemilu dan menyampaikan fenomena-fenomena yang ditemui pada Pemilu 2024. “Pemilu yang lalu dapat dikatakan rumit karena dilakukan secara serentak untuk lima pilihan dengan lima surat suara dalam satu waktu. Pemilu dilakukan setengah hari dan hasil pemilihan langsung dihitung di hari yang sama sampai dengan selesainya perhitungan atas lima surat suara yang diberikan kepada pemilih”, jelas Endri.

“beberapa isu yang ditemui dalam pengawasan dan pemantauan pada Pemilu 2024, diantaranya pemberian bantuan sosial dalam mempengaruhi pemilih, masif vote buying atau money politics serta netralitas penyelenggara negara”, jelas Endri.

Dalam menganalisis fenomena tersebut, Endri menyampaikan bahwa terdapat korelasi antara fenomena pemberian bantuan sosial, masif vote buying atau money politics dalam mempengaruhi pemilih dengan Konsep Hirarki Kebutuhan oleh Abraham Maslow dimana dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa kebutuhan fisiologi menjadi hirarki paling utama yang perlu dipenuhi dari diri individu. Dengan demikian, fenomena pemberian bantuan sosial, masif vote buying atau money politics memfasilitasi pemenuhan kebutuhan fisiologi yang dapat ditemui pada masa pemilihan. Hal ini perlu menjadi perhatian penyelenggara pemilu dan segenap masyarakat tentunya.

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023 Said Abdullah Dahlawi juga menyampaikan hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemilu yang lalu dan dapat menjadi evaluasi untuk penyelenggaraan pemilihan yang akan datang yakni, TPS-TPS yang pada pemilu lalu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena adanya dugaan pelanggaran perlu dipetakan sebagai TPS rawan, sehingga dapat diminimalisir fenomena PSU di pemilihan serentak yang akan datang.

Dihadiri seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, perwakilan Perguruan Tinggi di Tanjungpinang dan Batam, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Media Cetak maupun elektronik di Provinsi Kepulauan Riau, Pemantau Pemillu Provinsi Kepulauan Riau, perwakilan organisasi penyandang disabilitas Provinsi Kepulauan Riau, perwakilan dari tokoh masyarakat Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kepri, Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditutup dengan Buka Bersama seluruh peserta rapat.

Fotografer : Chandra