Kegiatan Peliputan Dan Dokumentasi serta Pengelolaan Data Informasi Digelar Oleh Bawaslu Kepri

13 Desember 2018

Tanjungpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Peliputan Dan Dokumentasi yang digelar di Auditorium Bintan Plaza Hotel.

Memperoleh Informasi, merupakan hak asasi setiap orang dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan. Keterbukaan Informasi merupakan hal mendasar dalam membangun komunikasi yang baik. Keterbukaan Informasi dan hak mendapatkan informasi merupakan ciri suatu negara demokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Sebagai bentuk tanggung jawab sebagai badan publik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Irwandy, S.IP., M.Si., selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dan bertindak sebagai Narasumber dalam kegiatan Peliputan Dan Dokumentasi serta Pengelolaan Data Informasi di Lingkungan Bawaslu Prov Kepri menyatakan "bahwa setiap badan publik pemerintah wajib ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, hal ini beralasan untuk setiap data-data yang terkait terhadap badan publik tersebut bisa dikelola dan disimpan dengan baik serta bisa dibagikan kepada pemohon informasi, kecuali untuk data-data informasi yang bersifat rahasia".

Ditambahkan juga oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri, Dasnil, SH., M.Si, bahwa setiap kabupaten dan kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan RIau hendaknya memaksimalkan fungsi media sosial serta website sebagai wadah untuk menyampaikan informasi kepada Publik, sebagai bentuk tanggung jawab Bawaslu sebagai badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

Kegiatan yang pesertanya adalah staf Pengawas & Hubungan antar Lembaga (PHL) kabupaten/kota se-provinsi kepulauan riau ini juga dihadiri oleh Jailani sebagai pembicara. Jailani yang merupakan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Provinsi Kepulauan Riau memberikan materi tentang bagaimana cara penulisan berita yang baik untuk publikasi. Karena sebagai badan publik pemerintah dibidang pengawasan pemilihan umum, berita -berita yang disampaikan di media sosial maupun website itu sebaiknya bersifat informatif.

Informasi Publik

Regulasi

Agenda Bawaslu

Hubungi Kami

Kegiatan Peliputan Dan Dokumentasi serta Pengelolaan Data Informasi Digelar Oleh Bawaslu Kepri

13 Desember 2018

Tanjungpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Peliputan Dan Dokumentasi yang digelar di Auditorium Bintan Plaza Hotel.

Memperoleh Informasi, merupakan hak asasi setiap orang dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan. Keterbukaan Informasi merupakan hal mendasar dalam membangun komunikasi yang baik. Keterbukaan Informasi dan hak mendapatkan informasi merupakan ciri suatu negara demokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Sebagai bentuk tanggung jawab sebagai badan publik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Irwandy, S.IP., M.Si., selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dan bertindak sebagai Narasumber dalam kegiatan Peliputan Dan Dokumentasi serta Pengelolaan Data Informasi di Lingkungan Bawaslu Prov Kepri menyatakan "bahwa setiap badan publik pemerintah wajib ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, hal ini beralasan untuk setiap data-data yang terkait terhadap badan publik tersebut bisa dikelola dan disimpan dengan baik serta bisa dibagikan kepada pemohon informasi, kecuali untuk data-data informasi yang bersifat rahasia".

Ditambahkan juga oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri, Dasnil, SH., M.Si, bahwa setiap kabupaten dan kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan RIau hendaknya memaksimalkan fungsi media sosial serta website sebagai wadah untuk menyampaikan informasi kepada Publik, sebagai bentuk tanggung jawab Bawaslu sebagai badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

Kegiatan yang pesertanya adalah staf Pengawas & Hubungan antar Lembaga (PHL) kabupaten/kota se-provinsi kepulauan riau ini juga dihadiri oleh Jailani sebagai pembicara. Jailani yang merupakan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Provinsi Kepulauan Riau memberikan materi tentang bagaimana cara penulisan berita yang baik untuk publikasi. Karena sebagai badan publik pemerintah dibidang pengawasan pemilihan umum, berita -berita yang disampaikan di media sosial maupun website itu sebaiknya bersifat informatif.

Buletin Bawaslu