BAWASLU GELAR BIMTEK PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

8 Desember 2017

Tanjungpinang (8/12/2017) Menghadapi Pilkada 2018, Bawaslu Kepri matangkan personil pengawas di daerah dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilihan. Guna memberikan pemahaman, pengetahuan, serta kemampuan Panwas Kabupaten/Kota dalam memperoses penyelesaian sengketa, Bawaslu Provinsi Kepri menggelar Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Sengketa Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPD, sengketa Pemilhan Presiden dan Wakil Presiden di CK Hotel Tanjungpinang.


Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di ikuti oleh 3 Komisioner Panwaslu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepri. di hadiri Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ketua Bawaslu Provinsi Kepri M. Sjahri Papene, Anggota Bawaslu Provinsi Kepri Idris.


Penyelesaian sengketa Pemilu merupakan salah satu tugas Bawaslu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil putusan sengketa yang bersifat final dan mengikat, menjadikan Bawaslu sangat diharapkan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang kerap terjadi saat tahapan Pemilu. Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali terhadap verifikasi partai politik peseta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta penetapan pasangan calon, Jika putusan Bawaslu ini tidak diterima oleh pemohon, maka dapat dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun semuanya harus masuk ke Bawaslu telebih dahulu, kemudian baru dapat ke PTUN, Ujar Rahmat Bagja.


Penyelesaian sengketa pemilu yang akan di emban oleh Bawaslu, secara tidak langsung panggilan "hakim" melekat kepada jajaran pengawas. Maka jadilah hakim yang jujur dalam mengurai fakta dan bukti-bukti yang diajukan pemohon. Pesan Rahmat Bagja.


Rahmat Bagja juga meminta jajaran pengawas daerah untuk selalu berkoordinasi dengan Bawaslu yang di atasnya. "Sebelum membuat putusan, koordinasi langsung dengan Bawaslu di atasnya agar putusan yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan aturan yang ada," jelasnya. (Admin)

Informasi Publik

Regulasi

Agenda Bawaslu

Hubungi Kami

BAWASLU GELAR BIMTEK PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

8 Desember 2017

Tanjungpinang (8/12/2017) Menghadapi Pilkada 2018, Bawaslu Kepri matangkan personil pengawas di daerah dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilihan. Guna memberikan pemahaman, pengetahuan, serta kemampuan Panwas Kabupaten/Kota dalam memperoses penyelesaian sengketa, Bawaslu Provinsi Kepri menggelar Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Sengketa Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPD, sengketa Pemilhan Presiden dan Wakil Presiden di CK Hotel Tanjungpinang.


Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di ikuti oleh 3 Komisioner Panwaslu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepri. di hadiri Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ketua Bawaslu Provinsi Kepri M. Sjahri Papene, Anggota Bawaslu Provinsi Kepri Idris.


Penyelesaian sengketa Pemilu merupakan salah satu tugas Bawaslu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil putusan sengketa yang bersifat final dan mengikat, menjadikan Bawaslu sangat diharapkan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang kerap terjadi saat tahapan Pemilu. Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali terhadap verifikasi partai politik peseta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta penetapan pasangan calon, Jika putusan Bawaslu ini tidak diterima oleh pemohon, maka dapat dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun semuanya harus masuk ke Bawaslu telebih dahulu, kemudian baru dapat ke PTUN, Ujar Rahmat Bagja.


Penyelesaian sengketa pemilu yang akan di emban oleh Bawaslu, secara tidak langsung panggilan "hakim" melekat kepada jajaran pengawas. Maka jadilah hakim yang jujur dalam mengurai fakta dan bukti-bukti yang diajukan pemohon. Pesan Rahmat Bagja.


Rahmat Bagja juga meminta jajaran pengawas daerah untuk selalu berkoordinasi dengan Bawaslu yang di atasnya. "Sebelum membuat putusan, koordinasi langsung dengan Bawaslu di atasnya agar putusan yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan aturan yang ada," jelasnya. (Admin)

Buletin Bawaslu