BAWASLU KEPRI GELAR BIMTEK PENANGANAN PELANGGARAN

27 Nopember 2017

Batam-Dalam rangka menghadapi pemilihan Walikota Tanjungpinang tahun 2018 serta Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Kepri melaksanakan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dengan tema Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Walikota Tahun 2018, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dihadiri oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI Rahmat Bagja, Tenaga Ahli Bawaslu RI Divisi Penindakan Abdullah Iskandar, Ketua Bawaslu Provinsi Kepri M. Sjahri Papene serta Anggota Bawaslu Provinsi Kepri Idris dan Rosnawati di Harmoni One Batam.


Bimtek yang dilaksanakan 3 hari ini diikuti oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau serta 1 (satu) staf yang membidangi penanganan pelanggaran. Kegiatan dikemas dalam kegiatan diskusi/sharing oleh narasumber yang membidangi dan simulasi/praktek sehingga peserta bisa memahami dan mendalami bagaimana prosedur penanganan pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.


Penanganan pelanggaran merupakan proses temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, kajian serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini pengawas harus memahami betul terkait syarat materil dan syarat formil dalam menerima laporan. Inti dalam kegiatan ini adalah mengolah keterampilan pengawas dalam melakukan klarifikasi dan kajian karena dalam hal ini langsung disimulasikan dalam bentuk praktek.


Abdullah Iskandar sebagai Tenaga Ahli Bawaslu RI divisi penindakan pelanggaran dalam arahannya menyampaikan bahwa "Fungsi penegakan hukum pemilihan adalah menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan dan menciptakan keteraturan dalam penyelenggaraan pemilihan." Sehingga diperlukan sinergisitas yang terjaga dengan baik agar terciptanya demokrasi yang adil.

Informasi Publik

Regulasi

Agenda Bawaslu

Hubungi Kami

BAWASLU KEPRI GELAR BIMTEK PENANGANAN PELANGGARAN

27 Nopember 2017

Batam-Dalam rangka menghadapi pemilihan Walikota Tanjungpinang tahun 2018 serta Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Kepri melaksanakan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dengan tema Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Walikota Tahun 2018, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dihadiri oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI Rahmat Bagja, Tenaga Ahli Bawaslu RI Divisi Penindakan Abdullah Iskandar, Ketua Bawaslu Provinsi Kepri M. Sjahri Papene serta Anggota Bawaslu Provinsi Kepri Idris dan Rosnawati di Harmoni One Batam.


Bimtek yang dilaksanakan 3 hari ini diikuti oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau serta 1 (satu) staf yang membidangi penanganan pelanggaran. Kegiatan dikemas dalam kegiatan diskusi/sharing oleh narasumber yang membidangi dan simulasi/praktek sehingga peserta bisa memahami dan mendalami bagaimana prosedur penanganan pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.


Penanganan pelanggaran merupakan proses temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, kajian serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini pengawas harus memahami betul terkait syarat materil dan syarat formil dalam menerima laporan. Inti dalam kegiatan ini adalah mengolah keterampilan pengawas dalam melakukan klarifikasi dan kajian karena dalam hal ini langsung disimulasikan dalam bentuk praktek.


Abdullah Iskandar sebagai Tenaga Ahli Bawaslu RI divisi penindakan pelanggaran dalam arahannya menyampaikan bahwa "Fungsi penegakan hukum pemilihan adalah menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan dan menciptakan keteraturan dalam penyelenggaraan pemilihan." Sehingga diperlukan sinergisitas yang terjaga dengan baik agar terciptanya demokrasi yang adil.

Buletin Bawaslu