PUBLIKASI
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi Ketiga November 2020
Sumber : Divisi Hukum, Humas dan Datin / Kategori : Jurnal / Post date : 03-02-2021

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau meluncurkan Jurnal Edisi Ketiga dengan tema "Ius Constituendum Sistem Pemilu Tahun 2024". Jurnal dapat diunduh secara gratis,

“Ius Constituendum Sistem Pemilu Tahun 2024” adalah Tema Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi III November 2020. Tema Jurnal ini dipilih untuk mengakomodir kajian-kajian kritis tentang proyeksi kepemiluan dimasa yang akan datang yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana ketentuan Pasal 22F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur. dan adil. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dari 2 (dua) ketentuan diatas sebagaimana yang termaktub dalam Konstitusi, pembagian waktu dan sistem penyelenggaraan demokrasi terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pelaksanaan Pemilu dan pelaksanaan Pilkada. 

Telah menjadi preseden bagi penyelenggaraan demokrasi di Republik Indonesia untuk memisahkan waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Berbagai problematika muncul dari dilaksanakannya secara terpisah penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada selama ini. Mulai dari adanya perbedaan secara teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, proses penegakan hukum, kode etik penyelenggara hingga permasalahan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara. Hal ini menjadikan adanya pemikiran kritis yang lahir dari kajian akademis untuk mengubah sistem penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Republik Indonesia. 

Salah satu pemikiran kritis tersebut lahir dari lembaga perwakilan rakyat yaitu DPR. Awal Tahun 2020, DPR membuat sebuah Rancangan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyclenggaraan Pemilu dan Pilkada. Rancangan Undang-Undang ini berisi tentang Pengaturan Sistem Pemilu dan Pilkada yang terkodifikasi. Berbagai diskusi ilmiah diadakan untuk mewarnai Rancangan Undang-Undang tersebut. Berbagai pertanyaan pun muncul terkait dengan Rancangan Undang-Undang ini, bagaimana harapan kedepan terhadap pengaturan sistem pemilu dan pilkada? Apa yang mendasarinya? Apa permasalahan yang mungkin akan terjadi dan bagaimana solusinya?. 

Silahkan klik download pada link berikut.

Download