PUBLIKASI
Afifuddin: Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Selalu Berjalan Termasuk Pengawasan
Sumber : Divisi Pengawasan dan Hubal / Kategori : Berita / Post date : 22-02-2021

Bawaslu Provinsi Kepri menggelar kegiatan evaluasi pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Kepri pada Sabtu (20/02/2021)

Tanjungpinang – Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan evaluasi pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Swiss-BelHotel Batam pada Sabtu (20/02/2021).

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI, M. Afifuddin, S.Th.I, M.Si, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau M. Sjahri Papene, SH., MH, Anggota Bawaslu Kepulauan Riau Idris, S.Th.I, Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH, dan Rosnawati S.Ag., MA. Turut hadir pula tiga narasumber dalam kegiatan ini yaitu Kaka Suminta dari KIPP Indonesia, dan Alwan Haji Ola Tokan dari JPPR, Hasim As’ari dari Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat khususnya stakeholder terhadap pengawasan yang telah dilakukan selama proses pengawasan pemilihan kepala daerah yaitu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Anggota Bawaslu RI, M. Afifuddin, S.Th.I, M.Si dalam pembukaannya menyampaikan bahwa, dinamika dalam penyelenggaraan pilkada dalam masa pandemi ini akan selalu berjalan termasuk dalam kegiatan pengawasan. “Adaptasi dan inovasi dalam penggunaan teknologi informasi sebagai alat yang dapat memudahkan melakukan pengawasan juga diperlukan” ucapnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Sjahri Papene SH,. MH dalam kesempatan ini menyampaikan “Kita bersyukur bahwa pilkada di Provinsi Kepulauan  Riau bisa berjalan kondusif meskipun terdapat beberapa catatan yang menjadi masukan untuk perbaikan bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau kedepannya” ucap Sjahri.

Menurut Kaka Suminta dari KIPP Indonesia, “Konsistensi dalam interpretasi dan penerapan undang-undang merupakan poin yang sangat penting dalam jaminan procedural system penyelesaian sengketa pemilu” ucapnya.

“Masih banyak problem teknis yang ditemui dalam pelaksanaan pemilihan seperti keterlambatan logistik dan DPT yang masih bermasalah tapi secara keseluruhan demokrasi secara prosedural telah mengalami kemajuan. Namun kita masih membutuhkan evaluasi secara substansial dan mitigasi perbaikan kedepannya” ungkap Alwan Haji Ola Tokan dari JPPR.

Dalam paparannya, Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Hasim As’ari mengatakan, “Kegiatan evaluasi pengawasan Pilkada 2020 merupakan upaya untuk perbaikan dalam perencanaan pilkada berikutnya” ujarnya. Dirinya juga menambahkan selama tahapan hingga pemilihan dalam pilkada 2020 di provinsi Kepulauan Riau tidak terjadi penambahan kasus covid-19. Yang mana hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyukseskan pilkada melalui pelaksanaan protokol kesehatan yang baik.