Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kepulauan Riau
PUBLIKASI
Sosialisasi Sentra Gakkumdu Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Sasar Mahasiswa
Sumber : Afhendo / Staf Bawaslu Kepri Divisi PP & Datin / Kategori : Berita / Post date : 01-11-2023

Diselenggarakannya sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa dan mahasiswi agar mereka dapat memahami tentang bagaimana cara bekerja dan proses dari penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Sehingga kemudian bisa bersama-sama menciptakan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang bersih, berintegritas dan damai.

Tanjungpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (Bawaslu Kepri) mengadakan Sosialisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang, Selasa 31 Oktober 2023.

Diselenggarakannya sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa dan mahasiswi agar mereka dapat memahami tentang bagaimana cara bekerja dan proses dari penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Sehingga kemudian bisa bersama-sama menciptakan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang bersih, berintegritas dan damai.

Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Rosnawati sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data & Informasi membuka kegiatan sosialisasi sekaligus menjadi pembicara/pemateri. Hadir pada kegiatan tersebut yakni Ferizone selaku Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang, pembicara/pemateri dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Haryo Nugroho dan pembicara/pemateri dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Iptu Ervin Fitrianingrum. Serta mahasiswa dan mahasiswi dari 4 perguruan tinggi yang ada di kota Tanjungpinang dan kabupaten Bintan diantaranya Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurahman dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum.

Rosnawati dalam pemaparannya menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum, dalam rangka untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum maka dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu sendiri terdiri dari unsur 3 lembaga pemerintah, yakni lembaga pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan.

Bawaslu memiliki kewenangan untuk memproses temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang kemudian akan dikaji keterpenuhan syarat formil dan materiilnya. Apabila terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu maka akan dibahas bersama di dalam forum sentra gakkumdu untuk ditentukan apakah terpenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu” ucapnya.

Selanjutnya Iptu Ervin Fitriyanigrum dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menyampaikan terkait pola penyidikan dalam tindak pidana pemilihan umum. “Penyidik Kepolisian memiliki kewenangan dalam tindak pidana pemilihan umum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan untuk penerimaan laporan dugaan tindak pidana pemilihan umum itu bukan kewenangan dari Kepolisian melainkan merupakan kewenangan dari Bawaslu” lanjutnya.

Haryo Nugroho selaku Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Dan Tindak Pidana Umum Lainnya di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau selanjutnya menyampaikan terkait kewenangan penuntut umum dalam tindak pidana pemilihan umum. “Kewenangan jaksa dalam tindak pidana pemilihan umum adalah melakukan penuntutan, melakukan upaya hukum, dan yang terakhir adalah melakukan eksekusi”, ucapnya.

Dikarenakan adanya batas waktu yang cukup singkat yang diatur didalam undang-undang, maka kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana pemilihan umum dituntut untuk professional.

Editor : Chandra

Fotografer : Afhendo