Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kepulauan Riau
PUBLIKASI
Bawaslu Kepri Menandatangani NPHD Bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Sumber : Nadar / Staf Bawaslu Kepri / Kategori : Berita / Post date : 06-11-2023

"Bawaslu Provinsi Kepri akan menerima dana hibah daerah sebesar Rp.57.461.041.000,-. Dan anggaran tersebut akan diturunkan/dicairkan secara bertahap," ujar Gubernur Kepri

Batam, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Derah Serentak Tahun 2024 memang masih 1 tahun lagi, namun gema dan euphoria sudah mulai terasa. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengundang Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait Pendanaan Penyelenggaraan/Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Penandatanganan NPHD ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pelaksanaan penandatanganan NPHD ini dilaksanakan di Gedung Graha Kepri, Kota Batam pada Rabu 01 November 2023.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad mengatakan bahwa pendanaan penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada Provinsi Kepri Tahun 2024 telah disepakati antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Riau bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 4 Mei 2023 lalu.

 

"Bawaslu Provinsi Kepri akan menerima dana hibah daerah sebesar Rp.57.461.041.000,-. Dan anggaran tersebut akan diturunkan/dicairkan secara bertahap," ujar Gubernur Ansar.

Tahap pertama pencairan akan dilakukan dalam 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD. Tahap kedua akan dicairkan pada anggaran perubahan APBD Tahun 2023 sebesar 40 persen dan APBD Tahun 2024 sebesar 60 persen.

Gubernur Ansar juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah menjadi hal yang sangat penting agar pelaksanaan demokrasi khususnya di Kepulauan Riau bisa berjalan dan berlangsung dengan baik dan lancar.

"Meskipun besaran hibah dana yang dianggarkan kali ini mengalami penyesuaian, kami berharap ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk terus menyelenggarakan pilkada yang sehat dan bermartabat," kata Gubernur Ansar.

"Semoga kolaborasi yang baik ini akan menghasilkan pilkada yang baik dan menghasilkan pimpinan hasil pemilu yang berintegritas," tutupnya.

Penandatanganan NPHD ini dilakukan secara langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Zulhadril Putra dan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Indrawan Sosilo Prabowoadi.

 

Editor : Chandra

Fotografer : Nadar