Peresmian gedung LAM ini ditandai dengan melakukan penekanan tombol secara bersama sama oleh Menparekraf RI, Wakapolri dan juga Gubernur Kepri. Adapun gedung LAM ini diberi nama Balai Adat Seri Indera Sakti.

Adanya perbedaan regulasi Pemilu dan regulasi Pilkada perlu dipahami bersama agar partisipasi politik berjalan sebagaimana peraturan yang berlaku.

Laporan Hasil Pengawasan atau Formulir model A (Form A) berisikan uraian segala peristiwa saat pengawasan dilakukan. Setiap jajaran pengawas yang telah melakukan pengawasan, perlu segera menguraikan hasil pengawasannya ke dalam Form A, sebab penulisan Form A yang berjarak waktu dapat berakibat pada autentifikasi hasil pengawasan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Rosnawati menjadi pemateri pada kegiatan ini menyampaikan berbagai poin penting pembahasan, diantaranya yaitu jenis-jenis pelanggaran pemilihan serta tata cara penyampaian pelaporan.

Proses pencalonan merupakan salah satu aspek krusial dalam tahapan Pilkada. Proses pencalonan mencakup pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon. Pengawasan dalam hal ini dilakukan guna memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi syarat dan tidak memiliki masalah hukum yang dapat maju dalam pemilihan

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemilu Tahun 2024 dan Persiapan Pilkada 2024 mendatang

Pada dialog yang dilaksanakan di Studio Pro RRI Tanjungpinang ini, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Zulhadrll Putra hadir pada dialog ini dan dalam kesempatannya, mengajak masyarakat untuk menegakkan keadilan pemilu dan secara bersama-sama ikut mengawasi dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan pada tahapan-tahapan Pilkada.

Rapat ini dilaksanakan untuk mendiskusikan temuan dan kendala yang dihadapi jajaran pengawas selama melakukan pengawasan uji petik coklit di wilayah kerjanya masing-masing sebagai bahan evaluasi untuk tingkatkan kinerja jajaran pengawas kedepan

Dihadiri oleh Panwaslu kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se Kabupaten Bintan, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Zulhadril Putra dalam kesempatannya menjadi pemateri, menyampaikan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan dan PKD (Pengawas Kelurahan Desa).

Hasil Pengawasan Melekat Pencocokan dan Penelitian pada tanggal 16 Juli sampai dengan 24 Juli 2024 dan hasil keseluruhan dari pengawasan tahapan Pencocokan dan Penelitian