Anggota Bawaslu Provinsi Kepri Paparkan Implikasi Putusan MK terhadap Peran Strategis Bawaslu
|
Batam, Dalam meningkatkan wawasan dan pemahaman hukum bagi jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Batam terkait substansi dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Bawaslu Kota Batam menyelenggarakan kegiatan Kajian Hukum di Lingkungan Bawaslu Kota Batam dengan tema “Tantangan Pengawas Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024” pada Selasa (05/08/2025).
Saat membuka kegiatan Ketua Bawaslu Kota Batam Antonius Itoloha Gaho menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya memahami implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta peran strategis Bawaslu dalam mendukung pengawasan Pemilu yang efektif dan sesuai regulasi.
Lebih lanjut dalam sesi paparan materi, Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Febriadinata sebagai narasumber pada kegiatan ini menyampaikan perlunya pengawas pemilu untuk memahami dampak dari ketidakidealan model keserentakan Pemilu, dengan menakar Implikasi Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 terhadap Peran Strategis Bawaslu, pengawas pemilu dapat merumuskan strategi efektif dalam menghadapi tantangan pasca putusan MK.
Pemahaman pengawas pemilu mengenai implikasi Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 terhadap peran strategis Bawaslu juga dapat mengasah kemampuan dan pemahaman dalam merespon dinamika hukum Pemilu, memperkuat koordinasi internal, serta memastikan tugas pengawasan dapat berjalan profesional, transparan, dan berintegritas.
Kegiatan kajian hukum ini juga diisi oleh Alwan Hadiyanto, Akademisi Hukum dan Pengawas Pemilu baik pada tingkatan Provinsi maupun Kota dan diikuti oleh peserta yang terdiri dari Jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Batam.
Kegiatan kajian hukum ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui diskusi, kajian, dan analisis hukum untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
