Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Mengikuti Rapat Pelaporan Konsolidasi Demokrasi Beserta Jajaran Bawaslu Se-Indonesia Secara Daring, Perkuat Demokrasi Di Luar Tahapan Pemilu

Foto bersama komisoner dan Kepala Biro Pengawasan Bawaslu RI, Drs. Eliazer Barus, M.Si.dan inspektur wilayah Bawaslu RI  saat bekunjung ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (1/10/2026).

Foto bersama komisoner dan Kepala Biro Pengawasan Bawaslu RI, Drs. Eliazer Barus, M.Si.dan inspektur wilayah Bawaslu RI  saat bekunjung ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (1/10/2026).

TANJUNGPINANG — Penguatan kader pengawasan partisipatif dan kualitas pengawasan data pemilih serta instegrasi system yang ada di bawaslu menjadi perhatian dalam kunjungan Kepala Biro Pengawasan Bawaslu RI, Drs. Eliazer Barus, M.Si., ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (1/10/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat dukungan teknis sekaligus memastikan program prioritas Bawaslu dapat berjalan hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kedatangan Kepala Biro Pengawasan Bawaslu RI disambut Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Zulhadril Putra bersama Anggota Bawaslu Kepri di ruang rapat Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Bawaslu Kepri menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kunjungan Biro Pengawasan Bawaslu RI. Kehadiran jajaran Bawaslu RI dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi serta memastikan pelaksanaan program pengawasan di daerah berjalan sejalan dengan arah kebijakan kelembagaan.

Dalam arahannya, Kepala Biro Pengawasan Bawaslu RI, Eliazer Barus, mendorong penguatan program Saka Adyasta Pemilu sebagai salah satu upaya membangun basis pengawasan partisipatif sejak dini.

Ia menyampaikan perlunya dukungan teknis terhadap pengembangan Saka Adyasta, dengan target pembentukan dan penguatan program di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Target tersebut diarahkan sekurang-kurangnya mencapai 30 persen, sehingga program tidak berhenti pada tingkat provinsi, tetapi dapat berkembang secara lebih luas di daerah.

“Dorong target Saka Adyasta. Ini membutuhkan dukungan teknis dan menjadi bagian dari program prioritas Bawaslu,” demikian penekanan dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, penguatan Saka Adyasta memiliki arti penting dalam membangun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kehadiran kader pengawasan partisipatif diharapkan dapat menjadi bagian dari ekosistem pengawasan yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang berintegritas.

Selain Saka Adyasta, pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) turut menjadi perhatian. Pengawasan data pemilih dinilai perlu dilakukan secara konsisten karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak konstitusional masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

Bawaslu juga terus mendorong pemanfaatan sistem terintegrasi yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Integrasi sistem diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengawasan, pengelolaan data, serta koordinasi antara jajaran Bawaslu di berbagai tingkatan.

Eliazer juga memberikan dukungan dan apresiasi terhadap berbagai program yang telah berjalan di Bawaslu Kepri. Sementara terhadap program yang masih membutuhkan penguatan, Biro Pengawasan Bawaslu RI akan mengupayakan dukungan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan yang tersedia.

Kunjungan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam memastikan agenda pengawasan berjalan secara berkelanjutan. Penguatan program prioritas, pengawasan PDPB, pemanfaatan sistem terintegrasi, serta pengembangan pengawasan partisipatif menjadi bagian dari upaya bersama menghadirkan pengawasan pemilu yang semakin efektif dan dekat dengan masyarakat.

Melalui koordinasi tersebut, Bawaslu Kepri terus berkomitmen menerjemahkan kebijakan pengawasan di tingkat nasional ke dalam program yang relevan dengan kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat kapasitas jajaran pengawas dalam menghadapi tahapan dan agenda kepemiluan ke depan.

Penulis humas/sd
Foto, Editor by Humas/sd
Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat & humas

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle