Ketua Bawaslu Kepri Hadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026, Dukung Penyediaan Data Akurat untuk Pembangunan Daerah

Tanjungpinang – Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Zulhadril Putra, menghadiri kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan pencanangan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, bersama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Acara ini menjadi penanda dimulainya rangkaian persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan secara nasional.

Dalam sambutannya, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mewajibkan BPS menyelenggarakan sensus ekonomi setiap 10 tahun, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka enam.

Menurut Amalia, sensus ekonomi memiliki peran penting dalam memotret perkembangan dan perubahan aktivitas ekonomi yang terus bergerak dinamis di berbagai sektor.

“Ini harus kita catat, harus kita data, dan harus kita hadirkan datanya yang terkini dan akurat,” ujar Amalia.

Ia juga mengungkapkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah kedua yang ia canangkan secara langsung dalam rangkaian Pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, Kepulauan Riau memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai “permata biru” di gerbang utara Indonesia yang perlu terus diperkuat melalui penyediaan data yang akurat dan terpercaya.

“Data yang berkualitas akan menjadi fondasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan administratif semata, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis pembangunan daerah.

Menurut Ansar, keberadaan data ekonomi yang akurat sangat penting bagi Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan luas lautan mencapai sekitar 98 persen dari total wilayahnya.

“Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan, termasuk dalam pengembangan sektor ekonomi maritim yang menjadi salah satu potensi utama daerah,” ujarnya.

Kehadiran Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Zulhadril Putra, pada kegiatan tersebut menunjukkan dukungan terhadap upaya penyediaan data statistik yang akurat dan berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, diharapkan seluruh potensi ekonomi daerah dapat terpetakan secara komprehensif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing di Kepulauan Riau.