Hadiri Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Pleno Terbuka PDPB Semester I 2026, Bawaslu Kepri Tegaskan Komitmen Pengawasan Data Pemilih
|
Tanjungpinang – Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Zulhadril Putra, didampingi Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Maryamah, menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis (04/06/2026).
Rapat koordinasi yang menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Pleno Terbuka PDPB Semester I Tahun 2026 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, Indrawan Susilo Prabowoadi, didampingi Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau, Priyo Handoko. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau, Abbas.
Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 bertujuan untuk memastikan data pemilih di Provinsi Kepulauan Riau tetap akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Data pemilih yang berkualitas menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis serta berintegritas.
Dalam rapat tersebut, KPU Provinsi Kepulauan Riau memaparkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026. Berdasarkan hasil pemutakhiran data, jumlah pemilih di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 1.642.192 pemilih. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 7.808 pemilih dibandingkan data pemilih pada tahun 2025.
Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, Indrawan Susilo Prabowoadi, menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih. Menurutnya, koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan data pemilih selalu diperbarui sesuai perkembangan data kependudukan.
"Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih. Melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, data pemilih dapat terus diperbarui berdasarkan perubahan data kependudukan yang terjadi di masyarakat," ujar Indrawan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Zulhadril Putra, menyampaikan bahwa Bawaslu terus memperkuat fungsi pengawasan dalam setiap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Bawaslu terus memperkuat fungsi pengawasan guna memastikan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berjalan sesuai ketentuan, sehingga menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondasi demokrasi yang berkualitas," tegas Zulhadril.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau, Abbas, mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengurus administrasi kependudukan. Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam memperbarui data kependudukan akan sangat membantu menjaga kualitas data pemilih.
"Masyarakat hendaknya proaktif dalam mengurus data kependudukan, seperti melakukan perekaman KTP-el bagi yang belum memiliki KTP-el, memperbarui data kependudukan apabila terjadi perubahan elemen data, serta melaporkan setiap perubahan status kependudukan kepada instansi yang berwenang," ujar Abbas.
Melalui rapat koordinasi terbatas ini, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau memperkuat sinergi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026. Kolaborasi antar instansi tersebut diharapkan mampu menghasilkan data pemilih yang semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan utama penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Riau.
Penulis & Foto by AC
Editor by Humas/AC
Divisi pencegahan Partisipasi Masyarakat & Humas