Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kepri Perkuat Peran Perempuan dalam Pengawasan Pemilu yang Inklusif dan Nirkekerasan

srikandi

Rosnawati dan Maryamah, mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia (RI), pada 9–11 November 2026 di Jakarta.(foto)

JAKARTA – Dalam upaya memperkuat peran dan keterlibatan perempuan dalam pengawasan Pemilu, dua srikandi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Rosnawati dan Maryamah, mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia (RI), pada 9–11 November 2026 di Jakarta.

Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Komunikasi Publik dan Ekosistem Pengawas Pemilu yang Inklusif dan Nirkekerasan” ini menjadi ruang konsolidasi bagi perempuan pengawas Pemilu dari berbagai daerah untuk memperkuat sinergi, berbagi pengalaman, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Selain memperkuat solidaritas perempuan pengawas, kegiatan ini juga menitikberatkan pada penguatan komunikasi publik yang edukatif, informatif, dan partisipatif guna meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengawasan partisipatif serta membangun kepercayaan masyarakat menuju Pemilu 2029.

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap konsolidasi ini dapat menjadi ruang untuk berbagi pengalaman sekaligus merumuskan solusi dan langkah mitigasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi perempuan pengawas Pemilu, khususnya potensi kekerasan seksual di lingkungan kerja.

Menurutnya, pengalaman perempuan pengawas selama pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 perlu menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, kekurangan, serta merumuskan langkah perbaikan ke depan.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mendorong seluruh jajaran Bawaslu, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Ia menegaskan bahwa upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan nirkekerasan merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Bawaslu, bukan hanya individu. Karena itu, diperlukan komitmen kelembagaan yang berkelanjutan dalam memastikan perlindungan dan kesetaraan bagi seluruh pengawas Pemilu.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Rosnawati dan Maryamah diharapkan dapat membawa semangat konsolidasi serta memperkuat komitmen Bawaslu Kepri dalam mendorong peran perempuan yang semakin aktif, berani, dan berdaya dalam pengawasan Pemilu.

Bawaslu Kepri terus berkomitmen membangun ekosistem pengawasan Pemilu yang inklusif, profesional, dan berintegritas, sehingga setiap perempuan memiliki ruang yang aman dan setara untuk berkontribusi dalam mengawal demokrasi.

1

Penulis Humas/sd
Editor by Humas/sd
Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat & humas

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle