Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Penegakan Hukum Pemilu: Bawaslu Dorong Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif

Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu melalui Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu, yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia dan diikuti Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Rosnawati, di Hotel Santika Premiere, Kota Harapan Indah, Bekasi, 11–13 November 2026.

Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu melalui Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu, yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia dan diikuti Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Rosnawati, di Hotel Santika Premiere, Kota Harapan Indah, Bekasi, 11–13 November 2026.

BEKASI - Penegakan hukum Pemilu tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga harus memastikan setiap pelanggaran dapat dikoreksi, akibat hukumnya dipulihkan, dan putusan benar-benar dilaksanakan. Karena itu, pembenahan mekanisme penanganan pelanggaran administratif menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat sistem penegakan hukum Pemilu menuju Pemilu 2029.

Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu melalui Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu, yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia dan diikuti Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Rosnawati, di Hotel Santika Premiere, Kota Harapan Indah, Bekasi, 11–13 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu RI Puadi memaparkan lima agenda strategis redesain penanganan pelanggaran administratif Pemilu. Agenda tersebut meliputi penegasan kewenangan dan kedudukan Bawaslu, penyederhanaan prosedur penanganan, penguatan daya ikat dan pelaksanaan putusan, penataan sanksi administratif yang proporsional, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan modernisasi sistem penanganan pelanggaran.

Puadi menegaskan, penanganan pelanggaran administratif harus diarahkan pada pemulihan kondisi dan kepatuhan terhadap ketentuan Pemilu, bukan semata-mata berhenti pada proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan.

“Penegakan hukum administratif tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan, pemeriksaan, dan penjatuhan putusan, tetapi harus memastikan pelanggaran dapat dikoreksi, akibat hukumnya dipulihkan, dan putusan benar-benar dilaksanakan,” ujar Puadi dalam kegiatan tersebut, Kamis (12/11/2026).

Penguatan mekanisme tersebut juga membutuhkan klasifikasi pelanggaran administratif berdasarkan karakteristik dan dampaknya. Dalam materi yang dibahas, pelanggaran administratif dikelompokkan ke dalam pelanggaran prosedural, pelanggaran yang berdampak terhadap hak peserta Pemilu, pelanggaran yang berdampak terhadap hak pilih masyarakat, pelanggaran yang memengaruhi keabsahan tahapan atau hasil Pemilu, serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pengelompokan ini menjadi dasar untuk menentukan pendekatan penanganan dan konsekuensi hukum yang sesuai dengan tingkat kesalahan serta dampak pelanggaran.

Selain klasifikasi, penguatan kewenangan investigasi Bawaslu juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Kewenangan tersebut perlu didukung instrumen pemeriksaan yang lebih jelas, antara lain melalui permintaan dokumen dan data, pemanggilan pihak terkait untuk dimintai keterangan, pemeriksaan bukti elektronik, pemeriksaan lapangan, pelibatan ahli, serta penguatan dokumentasi dan autentikasi alat bukti. Penguatan ini diperlukan agar proses pembuktian lebih memadai dan penanganan pelanggaran tidak hanya bergantung pada laporan pihak yang dirugikan.

Persoalan normatif dan kelembagaan turut menjadi perhatian dalam pembahasan reformulasi penegakan hukum Pemilu. Dr. (C) Abrar Amir, M.AP., Koordinator Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, dalam materi Reformulasi Penegakan Hukum Pemilu dalam Perubahan UU Pemilu, menguraikan sejumlah kebutuhan pembenahan regulasi, mulai dari kejelasan kewenangan dan prosedur pemeriksaan, penguatan investigasi, penataan sanksi, hingga kepastian pelaksanaan putusan Bawaslu. Ia juga menyoroti pentingnya sistem penanganan berbasis digital yang terhubung dengan data penyelenggaraan Pemilu agar ketidaksesuaian administrasi dapat dikenali sejak awal tahapan.

Pembahasan tersebut dilengkapi materi Dr. Khairul Fahmi mengenai redesain penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu, serta Dr. Bachtiar, S.H., M.H., M.Si. yang mengangkat pemetaan problematika normatif dan kelembagaan, termasuk desain klasifikasi pelanggaran administratif dan konsep investigasi dalam penanganannya. Sementara itu, Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H. membahas rekonstruksi kewenangan Bawaslu dalam sistem penegakan hukum Pemilu untuk membangun desain kelembagaan yang efektif, independen, dan berkeadilan.

Bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, pembahasan tersebut menjadi referensi penting dalam memperkuat pemahaman mengenai karakteristik pelanggaran administratif, proses pemeriksaan dan pembuktian, serta kebutuhan kepastian hukum dalam setiap tahapan penanganan pelanggaran. Pemahaman terhadap perkembangan desain penegakan hukum juga diperlukan agar pelaksanaan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran di daerah berjalan semakin profesional dan akuntabel.

Melalui pembahasan redesain ini, penguatan penegakan hukum Pemilu diarahkan tidak hanya pada penataan kewenangan dan prosedur, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan putusan, kualitas pembuktian, serta kapasitas kelembagaan. Penegakan hukum Pemilu yang jelas, efektif, proporsional, dan berkeadilan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.//

Penulis Annisa Myindra Reskia
Editor by Humas/sd
Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat & humas

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle