Bawaslu Kepri Sampaikan Catatan Evaluasi Pengawasan PDPB Semester I Dalam Rakor Nasional Divisi P2h

Tanjungpinang – Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Maryamah, serta kabag Pengawasan Ridwan, dan jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I sekaligus Konsolidasi Data Kedivisian Semester I Tahun 2026.

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh jajaran Divisi P2H Bawaslu Provinsi se-Indonesia sebagai forum evaluasi nasional untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta menyusun langkah strategis dalam memperkuat kualitas pengawasan dan pengelolaan data kedivisian di seluruh Indonesia.

Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Lolly Suhenty, yang dalam arahannya menekankan pentingnya penguatan fungsi pencegahan melalui pengawasan yang terukur, berbasis data, serta didukung koordinasi yang solid antara Bawaslu RI dan Bawaslu di daerah. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pengawasan PDPB dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan hak pilih masyarakat tetap terlindungi melalui data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, forum diisi dengan paparan dan pembahasan teknis bersama Tenaga Ahli Bawaslu RI, Iji Jailani, yang mengulas hasil pelaksanaan pengawasan PDPB Semester I, konsolidasi data kedivisian, serta berbagai masukan dari daerah sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan strategi pengawasan ke depan.

Dalam forum tersebut, Maryamah menyampaikan sejumlah catatan evaluasi dari Provinsi Kepulauan Riau terkait pelaksanaan pengawasan PDPB Semester I Tahun 2026. Berbagai dinamika dan persoalan yang dihadapi di lapangan menjadi perhatian Bawaslu Kepri untuk disampaikan sebagai bagian dari proses evaluasi nasional.

"Forum ini menjadi ruang yang sangat penting untuk menyampaikan berbagai catatan pelaksanaan pengawasan di daerah. Beragam persoalan yang kami temui selama pengawasan PDPB Semester I kami sampaikan agar menjadi bahan evaluasi bersama dan dapat melahirkan solusi maupun langkah tindak lanjut yang lebih efektif dalam pelaksanaan pengawasan ke depan," ujar Maryamah.

Menurutnya, karakteristik wilayah Kepulauan Riau yang terdiri atas daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, penyamaan persepsi, serta dukungan kebijakan yang mampu menjawab berbagai kondisi di daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berharap hasil evaluasi yang dihimpun dari seluruh provinsi dapat menjadi dasar penyempurnaan mekanisme pengawasan PDPB, sekaligus memperkuat fungsi pencegahan dalam menjaga kualitas data pemilih sebagai salah satu fondasi penting penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, akurat, dan berintegritas.