hadiri penyampaian LHP BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, wujud dukungan terhadap tatakelola pemerintahan yang baik

Tanjungpinang – Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Febriadinata, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Balairung Raja Chalid hitam DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Senin (22/6/2026).

Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, serta dihadiri Anggota VI BPK RI Ir. Daniel Lumban Tobing, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Hj. Dewi Kumalasari, perwakilan BPK Perwakilan Kepulauan Riau, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Anggota VI BPK RI Ir. Daniel Lumban Tobing mengapresiasi kerja sama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menjadi capaian ke-16 kali secara berturut-turut.

Menurut Daniel, keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi atas hasil pemeriksaan yang diberikan BPK RI. Ia menegaskan bahwa capaian opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah serta dukungan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.

Kehadiran Febriadinata dalam rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat pengawasan dan integritas yang terus dikedepankan Bawaslu dalam menjalankan tugas kelembagaan.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.