Akurasi data pemilih jadi perhatian, bawaslu kepri perkuat pengawasan dan sinergi antarlembaga

Tanjungpinang – Akurasi data pemilih menjadi salah satu kunci untuk memastikan hak pilih masyarakat tetap terlindungi. Untuk memperkuat kualitas pengawasan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Senin (19/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga kualitas data pemilih.

Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Maryamah, M.Pd.I., selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H). Turut hadir Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Rosnawati, serta dua narasumber, yakni Priyo Handoko dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau dan Abas M. Zain, Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kepulauan Riau.

Evaluasi ini juga diikuti oleh ketua dan anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau beserta staf Divisi P2H. Bawaslu Kota Tanjungpinang dan Bawaslu Kabupaten Bintan mengikuti kegiatan secara langsung.

Dalam pembukaan, Maryamah menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pengawasan PDPB. Melalui evaluasi, jajaran pengawas dapat meninjau pelaksanaan tugas yang telah dilakukan, mengidentifikasi berbagai kendala, serta merumuskan langkah perbaikan agar pengawasan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengawasan data pemilih membutuhkan ketelitian, konsistensi, dan koordinasi yang kuat antarlembaga. Setiap perubahan data harus dicermati secara saksama agar potensi ketidaksesuaian dapat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Dalam pemaparannya, Priyo Handoko menjelaskan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada masa non-tahapan pemilu. Materi yang disampaikan mencakup perkembangan jumlah data pemilih hingga jadwal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi secara berjenjang.

Paparan tersebut memberikan gambaran mengenai proses pemutakhiran data pemilih yang perlu dipahami bersama oleh penyelenggara pemilu dan jajaran pengawas. Pemahaman terhadap mekanisme dan tahapan rekapitulasi menjadi penting agar pengawasan dapat dilaksanakan secara terarah, sekaligus memastikan proses pemutakhiran berjalan sesuai ketentuan.

Priyo juga menekankan pentingnya evaluasi pengawasan PDPB sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil. Kolaborasi tersebut dibutuhkan untuk menjaga kualitas data pemilih serta mendukung pelaksanaan pemutakhiran secara berkelanjutan.

Sementara itu, Abbas M. Zain menjelaskan pentingnya data kependudukan dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Menurutnya, koordinasi antara Disdukcapil, KPU, dan Bawaslu perlu terus diperkuat, khususnya dalam pencocokan dan pemutakhiran elemen data kependudukan agar data yang digunakan semakin akurat dan mutakhir.

Dalam paparannya, Abas turut membahas Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan mendorong masyarakat untuk mengaktifkan identitas digital tersebut. Pemanfaatan IKD menjadi bagian dari pengembangan layanan administrasi kependudukan secara digital, yang perlu diiringi dengan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan dan pengelolaan identitas kependudukan.

Penguatan koordinasi dalam pengelolaan data kependudukan menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pemutakhiran data pemilih. Meski demikian, setiap lembaga tetap menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam proses pengelolaan, pemutakhiran, serta pengawasan data.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berlangsung konstruktif. Berbagai perspektif dari narasumber dan jajaran Bawaslu menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi tantangan pengawasan sekaligus memperkuat pemahaman bersama mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Pada penutupan kegiatan, Maryamah menyampaikan apresiasi kepada Priyo Handoko dan Abas M. Zain atas materi serta masukan yang diberikan. Ia juga mengapresiasi partisipasi jajaran Bawaslu kabupaten/kota dalam mengikuti proses evaluasi tersebut.

Maryamah menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada peninjauan terhadap pelaksanaan pengawasan sebelumnya. Hasil pembahasan perlu menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, dan mengidentifikasi kendala yang membutuhkan tindak lanjut.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mendorong jajaran pengawas untuk terus meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pengawasan PDPB, memperkuat komunikasi dengan pemangku kepentingan, serta mendokumentasikan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Pengawasan data pemilih bukan sekadar memastikan kesesuaian administrasi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga hak konstitusional warga negara. Dengan pengawasan yang cermat dan sinergi antarlembaga yang berkelanjutan, kualitas data pemilih diharapkan semakin terjaga sehingga masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.