ANALISA KRITIS DAFTAR PEMILIH MENYONGSONG PEMILU SERENTAK 2024
|
Daftar pemilih yang berkualitas menjadi salah satu prasyarat terhadap kualitas Pemilu yang di dalamnya terdapat perlindungan atas hak konstitusional pemilih. Berkaca pada Pemilu sebelumnya menyongsong Pemilu serentak 2024 sedini mungkin dilakukan mitigasi terhadap penyusunan daftar pemilih.
Dalam upaya mitigasi tersebut, Bawaslu Kepulauan Riau menggelar diskusi tentang Analisa Kritis Daftar Pemilih Menyongsong Pemilu Serentak 2024 dengan menghadirkan narasumber Priyo Handoko, S.AP., MA dari KPU Provinsi Kepri serta Rafif Pamenang Imawan, M.Pol., Sc dari Peneliti Populi Center.
Sebagai pengantar diskusi, Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kepulauan Riau Indrawan Susilo Prabowoadi, SH, MH mengingatkan tentang pentingnya menjaga akurasi kemutakhiran komprehensif dan transparansi dalam setiap pemutakhiran daftar pemilih. Lebih lanjut Indrawan mengatakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (PDPB) yang saat ini dilakukan oleh KPU harus bisa memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas DPT mendatang.
Priyo Handoko yang tampil sebagai pemateri pertama fokus memaparkan terkait dengan PDPB yang sudah dilakukan jajaran KPU. Priyo menyampaikan bahwa PDPB bukan menunjukkan bahwa KPU cari kerja melainkan pelaksanaanya sudah diatur di dalam UU Pemilu. PDPB merupakan cara memperbaharui data pemilih untuk memudahkan pelaksanaan pemutakhiran di Pemilu/Pemilihan selanjutnya. Di Kepri sendiri untuk praktik pelaksanaan PPDB sudah dilakukan dengan berbagai cara sampai sekarang ini diantaranya dengan koordinasi dengan stakeholder dan pemakaian lapor pemilih yang dilakukan KPU Bintan.
Rafif Pamenang Imawan dalam materinya menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan pemutakhiran DPT yang dilakukan pada Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 diantaranya adalah adanya daftar pemilih yang terjadi serta Covid-19 yang menyulitkan proses coklit untuk Pemilihan 2020. Atas evaluasi tersebut, Rafif menyampaikan rekomendasi diantaranya, permasalahan pemutakhiran DPT ini bisa diminimalisir dengan pengawasan atas petugas data yang bisa dilakukan oleh media ataupun CSO serta dengan memberikan bimtek pemakaian SIDALIH serta keterbukaan dari KPU untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
Diakhir diskusi Indrawan menyampaikan jalan panjang penyusunan daftar pemilih agar menjadi perhatian serius semua pihak terkait, khususnya KPU dan Bawaslu sehingga mampu menghasilkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan transparan.
