Bawaslu Kepri Hadiri Forum Evaluasi Prioritas Nasional PDPB Semester I 2026, Perkuat Strategi Pengawasan Data Pemilih

Jakarta – Bawaslu Republik Indonesia menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) serta Evaluasi Prioritas Nasional Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (20/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi jajaran Bawaslu se-Indonesia dalam memperkuat strategi pengawasan data pemilih sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu Tahun 2029.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau turut menghadiri kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra, Anggota Bawaslu Kepri sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Maryamah. Kehadiran Bawaslu Kepri menjadi bagian dari komitmen memperkuat sinergi nasional dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Pengawasan Pemilu Bawaslu RI yang menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan merupakan instrumen penting dalam memastikan kualitas data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam arahannya, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menekankan pentingnya menjaga kesinambungan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Bawaslu. Ia mengingatkan agar setiap temuan, rekomendasi, dan saran perbaikan yang telah disampaikan kepada penyelenggara pemilu terdokumentasi secara sistematis sebagai rekam jejak kelembagaan.

"Pastikan jejak hasil pengawasan yang lalu tidak hilang, tetapi direkap dan diakumulasi. Dengan begitu, seluruh proses pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu dapat menjadi rekam jejak kelembagaan," ujar Lolly.

Menurut Lolly, dokumentasi hasil pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai arsip kelembagaan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas pengawasan. Rekam jejak tersebut dapat dimanfaatkan untuk memantau tindak lanjut atas saran perbaikan, mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, sekaligus menjadi dasar penyusunan strategi pengawasan pada tahapan berikutnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa pengawasan data pemilih akan berjalan lebih efektif apabila didukung data yang valid, pengelolaan informasi yang baik, serta koordinasi yang kuat di setiap tingkatan kelembagaan. Menurutnya, sinergi antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan kunci dalam menghasilkan pengawasan yang komprehensif, terukur, dan berbasis data.

"Kualitas pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki. Oleh karena itu, koordinasi yang solid di seluruh jajaran menjadi modal utama dalam memastikan setiap hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara optimal," tegas Bagja.

Forum nasional ini juga menjadi wadah bagi jajaran Divisi P2H dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan PDPB Semester I Tahun 2026, berbagi praktik baik, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi di daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan pengawasan secara nasional.

Bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dengan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi lainnya dalam menyamakan persepsi serta merumuskan langkah-langkah strategis pengawasan data pemilih. Berbagai hasil evaluasi dan kebijakan yang dihasilkan dalam forum ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pengawasan di daerah guna meningkatkan kualitas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan dijadwalkan berlangsung hingga 21 Juli 2026 dengan agenda evaluasi hasil pengawasan PDPB Semester I Tahun 2026, finalisasi rekapitulasi hasil pengawasan, penyusunan rekomendasi, serta perumusan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari penguatan strategi pengawasan data pemilih yang berkelanjutan. Melalui forum ini, Bawaslu RI berharap tercipta kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam menjaga kualitas data pemilih sebagai fondasi penting bagi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas.//