Bawaslu Provinsi Kepri Memperkuat Sinergitas dengan Kejaksaan Tinggi
|
Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Selasa (04/02/2020), untuk memperkuat sinergitas antara Bawaslu Provinsi Kepri dengan Kejaksaan Tinggi Kepri.
Pada acara ini, Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Muhammad Sjahri Papene beserta Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Indrawan Susilo Prabowoadi dan Koordinator Pengawasan Idris, Kepala Sekretariat Yessi Yunius, Kasubag Administrasi Siska Ernida Wati dan Kasubag Hukum dan Humas Ridwan beserta staf disambut oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Sudarwidadi, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Arif Zahrulyani, Asisten Intelijen Agustian Sunaryo, Dudi Koordinator Aspidum, Kabag TU Ridwan Sujana Angsar dan Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Ali Rahim .
Sudarwidadi menyambut baik kunjungan dari Bawaslu Provinsi Kepri. “Sebagaimana kita ketahui, hanya 1 wilayah yang tidak melaksanakan pemilihan, yaitu Kota Tanjungpinang, berarti ada 6 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi. Tentunya ini bukan tugas yang ringan, namun demikian karena kita telah menerima amanah untuk itu, seberat apapun tetap harus kita laksanakan dan hadapi bersama-sama. Insyaallah kalau kita bersinergi di dalam pelaksanaannya, semua bisa kita laksanakan dengan baik”, ujarnya.
Sjahri mengapresiasi peran Kejaksaan Tinggi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilu 2019 lalu. “Kita di Bawaslu Provinsi Kepri mempunyai hubungan yang harmonis. Ke depannya kita berharap bisa dipertahankan atau ditingkatkan lagi”, tegasnya.
Adapun Indrawan menyampaikan tentang kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota, dimana setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi semakin menguatkan peran Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota. Indrawan juga menambahkan tentang netralitas ASN yang tertuang dalam pasal 70 dan 71 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.
Lebih lanjut Idris mengatakan bahwa Bawaslu Provinsi Kepri sedang melakukan pengawasan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan, dan memperkuat fungsi pencegahan dengan menerapkan strategi pengawasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan Pilkada 2020.
