Dilaksanakan di Batam, Bawaslu Ingatkan Netralitas ASN Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Jurdil
|
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau selaku tuan rumah juga menghadiri dan mengikuti pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kota Batam, Senin 28 Agustus 2023.
Ketua Bawaslu Kepri Zulhadril Putra beserta anggota diantaranya Mariyamah, Khairurrijal dan Febriadinata beserta Kepala Sekretariat Yessi Yunius turut hadir dan mengikuti pada pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Aril tersebut berharap pada saat Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan nanti tetap berjalan dengan aman dan lancar. Beliau juga berharap kelak pasangan calon yang maju akan berkompetisi dengan damai.
Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu adalah bentuk dari Pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, netralitas ASN menjadi prinsip penting untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan jauh dari pengaruh pemihakan kepada kelompok dan golongan tertentu. “Berdasarkan hal tersebut Bawaslu mempunyai komitmen dan ikhtiar untuk menjaga netralitas ASN agar Pemilu Serentak Tahun 2024 berjalan jujur dan adil. Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu wajib memastikan setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur, mendapat perlakuan yang sama, dan bebas dari kecurangan pihak mana pun,” ungkapnya saat membuka kegiatan.
Berdasarkan pada data bulan November 2020, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu mengatakan terdapat 1.038 kasus dugaan pelanggaran ASN dan sebanyak 369 laporan pelanggaran netralitas ASN telah dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Dan ada setidaknya 5 (lima) kategori terbanyak pelanggaran netralitas ASN“ lanjutnya.
Beliau mengakui, potensi gangguan netralitas tersebut bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Katanya, potensi gangguan netralitas dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahapan pilkada, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, tahap penetapan calon kepala daerah, maupun pada tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih. “Meskipun dalam kondisi situasi politik yang memanas, Aparatur Sipil Negara harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di Pemilu maupun Pemilihan,” ucapnya.
Hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilu Serentak Tahun 2024, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad tegaskan akan mendukung Bawaslu untuk menyukseskan Pemilu 2024. Dia menuturkan pentingnya peran Bawaslu dalam melakukan sosialisi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mencegah terjadinya pelanggaran netralitasi ASN. “Untuk mendukung penyelenggaran Pemilu 2024, Pemerintah Provinsi Kepri telah memberikan anggaran agar memantapkan tugas-tugas dan fungsi Bersama antara Bawaslu dan kita semua. Dan kita akan terus melakukan kerjasama dengan Bawaslu untuk terus melakukan sosialasi ke tengah-tengah ASN agar kita bisa menghindari kemungkinan pelanggaran yang bisa dilakukan ASN Kepri yang jumlahnya sekitar 25.000 ASN,” ungkap Ansar.
Ansar berpendapat, berbagai Pemilu telah diselenggarakan di Indonesia sehingga penyelenggara sudah memiliki pengalaman yang cukup. “Kita hanya perlu melaksanakan koordinasi-koordinasi lebih baik agar penyelenggaraan Pemilu memiliki kualitas demokrasi yang lebih baik,”.
Dia mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki spektrum demokrasi yang luas karena berkaitan dengan berlangsungnya ekonomi dan budaya masyarakat. Maka lanjutnya, suksesnya penyelenggaraan agenda-agenda Pemilu ini menjadi sesuatu yang mutlak berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua.
“Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa menjaga agar penyelenggaraan pesta demokrasi di Provinsi Kepri bisa berjalan seperti yang diharapkan,” tutup Ansar
Editor : Chandra
Fotografer : Chandra
Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Aril tersebut berharap pada saat Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan nanti tetap berjalan dengan aman dan lancar. Beliau juga berharap kelak pasangan calon yang maju akan berkompetisi dengan damai.
Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu adalah bentuk dari Pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, netralitas ASN menjadi prinsip penting untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan jauh dari pengaruh pemihakan kepada kelompok dan golongan tertentu. “Berdasarkan hal tersebut Bawaslu mempunyai komitmen dan ikhtiar untuk menjaga netralitas ASN agar Pemilu Serentak Tahun 2024 berjalan jujur dan adil. Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu wajib memastikan setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur, mendapat perlakuan yang sama, dan bebas dari kecurangan pihak mana pun,” ungkapnya saat membuka kegiatan.
Berdasarkan pada data bulan November 2020, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu mengatakan terdapat 1.038 kasus dugaan pelanggaran ASN dan sebanyak 369 laporan pelanggaran netralitas ASN telah dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Dan ada setidaknya 5 (lima) kategori terbanyak pelanggaran netralitas ASN“ lanjutnya.
Beliau mengakui, potensi gangguan netralitas tersebut bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Katanya, potensi gangguan netralitas dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahapan pilkada, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, tahap penetapan calon kepala daerah, maupun pada tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih. “Meskipun dalam kondisi situasi politik yang memanas, Aparatur Sipil Negara harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di Pemilu maupun Pemilihan,” ucapnya.
Hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilu Serentak Tahun 2024, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad tegaskan akan mendukung Bawaslu untuk menyukseskan Pemilu 2024. Dia menuturkan pentingnya peran Bawaslu dalam melakukan sosialisi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mencegah terjadinya pelanggaran netralitasi ASN. “Untuk mendukung penyelenggaran Pemilu 2024, Pemerintah Provinsi Kepri telah memberikan anggaran agar memantapkan tugas-tugas dan fungsi Bersama antara Bawaslu dan kita semua. Dan kita akan terus melakukan kerjasama dengan Bawaslu untuk terus melakukan sosialasi ke tengah-tengah ASN agar kita bisa menghindari kemungkinan pelanggaran yang bisa dilakukan ASN Kepri yang jumlahnya sekitar 25.000 ASN,” ungkap Ansar.
Ansar berpendapat, berbagai Pemilu telah diselenggarakan di Indonesia sehingga penyelenggara sudah memiliki pengalaman yang cukup. “Kita hanya perlu melaksanakan koordinasi-koordinasi lebih baik agar penyelenggaraan Pemilu memiliki kualitas demokrasi yang lebih baik,”.
Dia mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki spektrum demokrasi yang luas karena berkaitan dengan berlangsungnya ekonomi dan budaya masyarakat. Maka lanjutnya, suksesnya penyelenggaraan agenda-agenda Pemilu ini menjadi sesuatu yang mutlak berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua.
“Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa menjaga agar penyelenggaraan pesta demokrasi di Provinsi Kepri bisa berjalan seperti yang diharapkan,” tutup Ansar
Editor : Chandra
Fotografer : Chandra
