Dorong Penyusunan IKU yang Terukur, Bawaslu Kepri beri pendampingan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) kepada Bawaslu kota Batam

Batam – Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat tata kelola kelembagaan melalui pendampingan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat kabupaten/kota. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan (SDMO dan Diklat) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Said Abdullah Dahlawi, sebagai narasumber pada Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan yang diselenggarakan Bawaslu Kota Batam di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kota Batam, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Kota Batam" tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus membangun sistem pengukuran kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi.

Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Itoloha Gaho, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa penyusunan IKU bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi fondasi dalam mengukur capaian kinerja lembaga secara objektif.

Menurut Antonius, penyusunan IKU merupakan tindak lanjut dari kebijakan Bawaslu RI yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, baik pada tahapan maupun non-tahapan kepemiluan.

"Indikator Kinerja Utama ini diharapkan menjadi standar penilaian yang mampu menggambarkan capaian kinerja secara nyata. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat agar indikator setiap divisi tidak saling tumpang tindih dan tetap berada dalam koridor tugas pokok dan fungsinya masing-masing," ujar Antonius.

Ia menambahkan bahwa indikator yang disusun dengan baik akan menjadi ukuran keberhasilan organisasi sekaligus instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan kelembagaan.

Dalam sesi penguatan materi, Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Said Abdullah Dahlawi, memberikan pembekalan mengenai konsep, metodologi, hingga mekanisme penyusunan IKU sesuai kebijakan terbaru Bawaslu RI. Sementara itu, materi pendukung juga disampaikan oleh Tenaga Ahli Bawaslu RI, Wenli Lolong, yang mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting.

Said menjelaskan bahwa penyusunan IKU harus dilakukan secara sistematis dan melibatkan proses konsultasi berjenjang agar indikator yang dihasilkan selaras dengan arah kebijakan organisasi.

"Tiap divisi di Bawaslu Kabupaten/Kota akan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta lampirannya. Setelah draft IKU disusun, masing-masing divisi mengonsultasikan draft tersebut kepada divisi yang sama di tingkat Bawaslu Provinsi. Selanjutnya, IKU didiskusikan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota, kemudian dikumpulkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota untuk disatukan menjadi IKU lembaga," jelas Said.

Menurutnya, mekanisme tersebut penting untuk memastikan setiap indikator memiliki keselarasan, tidak tumpang tindih antardivisi, serta benar-benar mencerminkan target kinerja yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Said juga menekankan bahwa IKU bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil.

"IKU harus menjadi pedoman bagi setiap divisi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerja. Dengan indikator yang jelas dan terukur, setiap program dapat dipantau pencapaiannya sehingga mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan," tegasnya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari peserta terkait penyelarasan indikator kinerja dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi. Forum tersebut menjadi ruang berbagi pemahaman sekaligus menyamakan persepsi dalam proses penyusunan IKU.

Kegiatan diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam beserta seluruh jajaran sekretariat sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, serta mewujudkan sistem pengelolaan kinerja yang efektif.

Melalui pendampingan ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berharap penyusunan Indikator Kinerja Utama di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berjalan selaras dengan kebijakan Bawaslu RI, sehingga menghasilkan ukuran kinerja yang objektif, berkualitas, dan mampu mendukung penguatan pengawasan Pemilu serta tata kelola kelembagaan yang semakin baik.