Perkuat Proses Pengawasan, Bawaslu Kepri Gelar Rakor Pengawasan Tahapan Pilkada 2024

Batam, Berjalannya tahapan Pilkada saat ini, dibutuhkan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk perkuat proses pengawasan, untuk itu maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Bawaslu Kota Batam pada Jumat (13/09/2024).

Hadir dalam kegiatan ini Ketua Bawaslu Kepri Zulhadril Putra, beserta Anggota Bawaslu Kepri Febriadinata dan Rosnawati, Ketua dan staf Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk berkoordinasi terkait proses pengawasan yang telah di lakukan terhadap proses pencalonan dan daftar pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Rosnawati dalam sambutannya menyampaikan pentingnya untuk melakukan koordinasi antara Bawaslu Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses pelaksanaan pengawasan yang sedang berjalan pada saat ini, ujarnya.

“Pada saat ini tahapan sudah berjalan yakni tahapan pencalonan dan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, sehingga kita harus selalu berkoordinasi dengan baik agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik, ucapnya.

Hadir narasumber kegiatan dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Inf Risa Wilsi (Paban III /Tahwil Taswilnas Spotwil) yang menyampaikan tentang wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas.

“Kepemimpinan Pancasila harus dilandasi oleh nilai nilai pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat dan keadilan”, ujarnya. Mereka yang dapat diberi kepercayaan lebih, didasarkan pada kesesuaian antara perilaku dan ucapannya. Integritas mencerminkan seseorang dengan suatu ciri yang transparan, bertanggungjawab, dan obyektif serta harus dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mampu mengelola kebhinekaan dengan baik.

Lebih lanjut ketua Bawaslu Kepri menyampaikan tentang pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan tahun 2024. “Tingkatkan koordinasi antar penyelenggara baik vertikal maupun horizontal dan juga diharapkan setiap proses pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan, tersusun dan tersimpan setiap datanya dengan baik”, jelas Zulhadril.

Dokumentasi: Nadar

Editor: Sarah