Bahas penyusunan IKU (indeks kinerja utama), Perkuat akuntabilitas pengawas pemilu sebagai parameter kinerja

Tanjungpinang – Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dengan tema “Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota”. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut diikuti oleh ketua, anggota, dan pejabat struktural Bawaslu kabupaten/kota se-Kepulauan Riau.

Hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Zulhadril Putra, Anggota Bawaslu Kepri Said Abdullah Dahlawi, Maryamah, Rosnawati, dan Febriadinata (via zoom meeting), Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kepri Noerol Fitriani, serta jajaran struktural dan staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Zulhadril Putra, dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi mengenai kinerja Bawaslu, baik pada masa tahapan maupun non tahapan pemilu.

“IKU ini untuk menjawab tanggapan masyarakat mengenai apa saja yang dikerjakan Bawaslu selama tahapan maupun non tahapan. Khususnya bagi pimpinan atau komisioner, IKU menjadi representasi dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan atas nama lembaga,” ujar Zulhadril.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang hadir sebagai Keynote speaker juga menegaskan bahwa IKU merupakan parameter utama dalam menilai kinerja lembaga, baik pada masa tahapan maupun non tahapan pemilu.

Menurutnya, indikator kinerja utama akan menjadi alat ukur yang digunakan untuk menilai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu secara menyeluruh, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dievaluasi secara terukur dan akuntabel.

Pada sesi pemaparan materi, narasumber Dr. Wenly R.J. Lolong, S.H., M.H., menjelaskan bahwa IKU pengawas pemilu merupakan standar penilaian bagi anggota Bawaslu di seluruh tingkatan yang digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja selama tahapan maupun non tahapan pemilu.

Ia menekankan pentingnya membedakan indikator kinerja pada masa tahapan dan non tahapan karena karakteristik pelaksanaan tugas di setiap daerah memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda.

Dalam diskusi yang berlangsung, peserta bersama narasumber membahas penyusunan indikator dari masing-masing divisi sebagai upaya memperjelas ukuran kinerja yang selama ini telah dijalankan.

"Saya optimistis pembahasan ini akan semakin memperjelas indikator kinerja utama yang sesungguhnya telah dikerjakan. Selanjutnya tinggal dirumuskan secara tepat untuk kemudian dijalankan dan diimplementasikan," ungkap Wenly.

Menutup kegiatan, Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Said Abdullah Dahlawi menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta yang aktif menggali berbagai aspek terkait konsep maupun implementasi IKU di lingkungan Bawaslu.

"Saya sangat senang karena melalui kegiatan ini Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menangkap berbagai kebutuhan dan pertanyaan terkait IKU, baik dari sisi konsep maupun implementasinya," kata Said.

Ia menegaskan bahwa IKU merupakan instrumen penting untuk mengukur kinerja pimpinan Bawaslu secara kelembagaan, sehingga diperlukan pemahaman yang sama dalam penyusunan dan pelaksanaannya.

Pada kesempatan tersebut, Said juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan, serta kepada narasumber yang telah memberikan pemahaman komprehensif terkait penyusunan dan implementasi Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bawaslu.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kepri berharap tersusunnya Indikator Kinerja Utama yang lebih terukur, relevan, dan implementatif sebagai pedoman evaluasi kinerja pengawas pemilu di seluruh tingkatan, baik pada masa tahapan maupun non tahapan pemilu.//