Bawaslu Kepri Jajaki Kerja Sama dengan Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang untuk Perkuat Konsolidasi Demokrasi

Tanjungpinang — Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau melakukan kunjungan kelembagaan ke Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi, Kamis 16 April 2026. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra, bersama anggota Maryamah, Rosnawati, Febriadinata, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Ridwan.

Kehadiran rombongan Bawaslu Kepri disambut oleh Rektor IAI Miftahul Ulum, Dra. Hj. Mardhiah, M.M., didampingi Wakil Rektor I Suhardiman, M.Pd.I, Wakil Rektor III Muh Nur, M.Pd.I, serta Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUAK) Priyatni Widaningsih, S.Pd.I. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi.

Kegiatan diawali dengan diskusi bersama yang membahas berbagai rencana strategis, khususnya terkait peluang kerja sama antara kedua lembaga dalam bidang pendidikan demokrasi dan penguatan pengawasan partisipatif. Diskusi tersebut menjadi langkah awal dalam merancang hubungan kelembagaan yang lebih erat dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Rektor IAI Miftahul Ulum, Mardhiah, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bawaslu Kepri sebagai bentuk inisiatif memperkuat sinergi antarlembaga. Ia menilai kolaborasi ini penting dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi, khususnya melalui peran dunia pendidikan.

“Setelah pertemuan ini, kami berharap akan ada langkah konkret berupa konsolidasi dan kerja sama berkelanjutan antara Bawaslu dan IAI. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Bawaslu untuk mengisi kegiatan akademik, seperti kuliah umum, diskusi, maupun program lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihak kampus juga berharap agar kerja sama tersebut tidak hanya menyasar mahasiswa, tetapi juga dapat melibatkan masyarakat luas melalui berbagai kegiatan edukatif yang berdampak langsung pada peningkatan kesadaran demokrasi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda yang telah direncanakan sebelumnya. Ia menyebut, pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi serta menjajaki rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga.

Menurutnya, sinergi antara Bawaslu dan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong kualitas demokrasi yang lebih baik. Mahasiswa yang merupakan agen perubahan (agent of change) yang memiliki potensi besar dalam mendukung pengawasan partisipatif.

Anggota Bawaslu Kepri, Febriadinata, menambahkan bahwa selama ini Bawaslu aktif melakukan kegiatan bersama berbagai pihak, termasuk partai politik dan perguruan tinggi, untuk menyebarluaskan informasi terkait penyelenggaraan pemilu. Ke depan, pihaknya juga akan mendorong pembentukan kader pengawas partisipatif dari berbagai kalangan.

“Harapannya, pada tahun mendatang akan lahir kader-kader pengawas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa,” jelasnya.

Senada dengan itu, Rosnawati menegaskan bahwa agenda konsolidasi yang dilakukan saat ini akan diarahkan pada kesepakatan kerja sama formal melalui MoU. Namun demikian, ia menekankan bahwa kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada aspek seremonial semata.

“MoU yang dibangun harus diwujudkan dalam kerja nyata yang memberikan dampak terhadap kualitas demokrasi ke depan,” tegasnya.

Di sisi lain, Maryamah menjelaskan bahwa program konsolidasi demokrasi merupakan arahan berjenjang yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Bawaslu di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Program ini juga menjadi bagian dari kegiatan pada masa non-tahapan pemilu.

Ia menambahkan, ke depan Bawaslu akan terus menggalakkan konsolidasi demokrasi dengan menyasar berbagai komunitas yang lebih luas. Hal ini sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat mengenai peran dan aktivitas Bawaslu di luar tahapan pemilu.

Melalui kunjungan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara Bawaslu Kepri dan IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang dalam upaya meningkatkan kesadaran demokrasi, memperkuat pengawasan partisipatif, serta menciptakan pemilu yang berintegritas di masa mendatang.