Bawaslu Kepri Serap Aspirasi GMNI, Perkuat Kolaborasi Pengawasan Partisipatif Untuk Penguatan Demokrasi

Tanjungpinang – Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat ruang dialog dengan elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi. Melalui program Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Kepri menerima kunjungan kelembagaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Tanjungpinang–Bintan untuk menyerap berbagai masukan, aspirasi, serta pengalaman kepemiluan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Senin (13/7/2026), dihadiri Ketua Bawaslu Kepri Zulhadril Putra, Anggota Bawaslu Maryamah dan Febriadinata, serta jajaran sekretariat. Dari pihak GMNI hadir Ketua GMNI Cabang Tanjungpinang–Bintan Gabriel R.H., Bendahara Depi Petrianti, dan Pengurus Ario Gonzales.

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan partisipatif. Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi kelembagaan, forum tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang bertukar gagasan mengenai berbagai dinamika penyelenggaraan Pemilu, efektivitas pengawasan, partisipasi masyarakat, hingga pengalaman langsung organisasi kemahasiswaan selama tahapan Pemilu berlangsung.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kepri, Maryamah, menjelaskan bahwa kegiatan konsolidasi demokrasi merupakan salah satu upaya Bawaslu membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan kelompok masyarakat, khususnya organisasi kemahasiswaan yang selama ini aktif mengawal proses demokrasi.

Menurutnya, setiap masukan, kritik, maupun pengalaman yang disampaikan peserta menjadi informasi penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu dan akan dihimpun sebagai bahan rekomendasi kepada Bawaslu Republik Indonesia dalam penyempurnaan kebijakan kepemiluan.

"Pertemuan ini menjadi ruang bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk menghimpun berbagai masukan dan pengalaman GMNI selama pelaksanaan Pemilu. Seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi yang diteruskan kepada Bawaslu RI. Kami juga berharap kolaborasi dengan organisasi Cipayung, termasuk GMNI, terus diperkuat untuk membangun pengawasan partisipatif yang lebih efektif," ujar Maryamah.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kepri Febriadinata menekankan bahwa pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan hanya oleh penyelenggara. Keterlibatan masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan kelompok sipil menjadi faktor penting dalam menciptakan proses demokrasi yang transparan dan berintegritas.

Ia mengatakan Bawaslu ingin memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas sosialisasi kepemiluan yang telah dilakukan selama ini, sekaligus mendengar secara langsung pengalaman masyarakat terkait dugaan pelanggaran maupun kendala yang ditemui selama proses Pemilu.

"Kami ingin mendengar bagaimana masyarakat memandang pelaksanaan sosialisasi kepemiluan, termasuk pengalaman ketika menemukan dugaan pelanggaran. Informasi tersebut menjadi masukan berharga bagi Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu berikutnya," jelas Febriadinata.

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Zulhadril Putra menyampaikan bahwa evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Menurutnya, perspektif mahasiswa mampu menghadirkan sudut pandang yang objektif dan konstruktif dalam melihat berbagai tantangan demokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhadril juga mengusulkan agar Sarinah GMNI, sebagai organisasi perempuan di lingkungan GMNI, dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif, sosialisasi kepemiluan, maupun penguatan demokrasi yang diselenggarakan Bawaslu Kepri.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk merefleksikan pengalaman selama Pemilu dari berbagai perspektif sebagai bahan masukan kepada Bawaslu RI dalam proses penyusunan kodifikasi Undang-Undang Pemilu.

"Demokrasi yang berkualitas dibangun melalui keterbukaan terhadap masukan masyarakat. Pengalaman, kritik, dan gagasan dari mahasiswa merupakan bagian penting dalam menyempurnakan sistem kepemiluan ke depan. Kami berharap GMNI terus menjadi mitra strategis Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi di Kepulauan Riau," kata Zulhadril.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai tanggapan dari peserta GMNI. Sejumlah peserta membagikan pengalaman selama mengikuti tahapan Pemilu, mulai dari pelaksanaan sosialisasi kepada pemilih muda, pengawasan kampanye, penyebaran informasi kepemiluan di media sosial, hingga berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dalam memahami regulasi kepemiluan. Peserta juga menyampaikan sejumlah masukan terkait penguatan pendidikan politik, peningkatan literasi demokrasi bagi generasi muda, optimalisasi kanal pelaporan dugaan pelanggaran, serta pentingnya memperluas ruang kolaborasi antara Bawaslu dan organisasi kepemudaan.

Menutup kegiatan, Maryamah berharap sinergi yang telah terbangun tidak berhenti pada forum diskusi semata, tetapi berlanjut dalam berbagai program pengawasan partisipatif yang melibatkan mahasiswa sebagai agen pendidikan demokrasi di tengah masyarakat.

"GMNI kami harapkan dapat menjadi mata dan telinga Bawaslu dalam membantu mencegah potensi pelanggaran Pemilu di masa mendatang. Semakin banyak elemen masyarakat yang terlibat, semakin kuat pula kualitas pengawasan dan demokrasi yang dapat kita wujudkan bersama," pungkasnya.//