Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kepri Berkomitmen Tingkatkan Pengawasan Pemilu yang Berkualitas, Akuntabel dan Berintegritas

Bawaslu Kepri Berkomitmen Tingkatkan Pengawasan Pemilu yang Berkualitas, Akuntabel dan Berintegritas

Batam, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau laksanakan Rapat Evaluasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada 12 hingga 13 Juni 2024 di Aston Gideon Batam. Rapat Evaluasi ini dilaksanakan untuk menilai kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemberi keterangan dalam PHPU Tahun 2024 guna menyempurnakan sistem penanganan PHPU di masa yang akan datang.  

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Febriadinata dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemilu 2024 secara keseluruhan berjalan dengan lancar dan aman. Namun, masih terdapat beberapa pelanggaran dan sengketa hasil yang perlu dievaluasi untuk perbaikan di masa depan.

“Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan pemilu yang berkualitas, akuntabel, dan berintegritas. Peran Bawaslu sebagai pemberi keterangan dalam PHPU merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan adil. Melalui rapat evaluasi ini, kami berharap dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan yang ada, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas penanganan PHPU di masa depan,” jelas Febriadinata pada rapat yang dihadiri oleh seluruh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Menghadirkan beberapa narasumber ahli diantaranya Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Indrawan Susilo Prabowoadi, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Wilma Silalahi dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Febriadinata.

Dalam Rapat Evaluasi ini disampaikan materi tentang berbagai aspek terkait penanganan perselisihan hasil Pemilu, diantaranya mengenai Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, mekanisme dan prosedur pemberian keterangan oleh Bawaslu dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi, tantangan dan hambatan dalam penanganan PHPU serta solusi dan strategi untuk memperkuat pengawasan dan penyelesaian sengketa Pemilu.

Dilanjutkan dengan sesi diskusi, peserta rapat antusias memberikan masukan dan saran untuk perbaikan pemberian keterangan dalam penanganan perselisihan hasil Pemilu di masa depan.

Fotografer : Dameria

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle