Rosnawati Tekankan Netralitas ASN Bagi Penyelenggara Pemilu Pada Kegiatan Koordinasi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kota Batam

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau kembali menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi penyelenggara Pemilu. Penegasan tersebut disampaikan oleh Rosnawati dalam kegiatan Koordinasi Penanganan Pelanggaran yang digelar oleh Bawaslu Kota Batam, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN yang juga sebagai penyelenggara pemilu terkait batasan-batasan yang harus dipatuhi selama tahapan pemilu berlangsung, sekaligus mencegah potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas demokrasi.

Dalam pemaparannya, Rosnawati menekankan bahwa ASN memiliki posisi strategis sebagai pelayan publik yang harus menjaga profesionalitas dan tidak berpihak kepada peserta pemilu manapun. Netralitas ASN dinilai menjadi kunci dalam menciptakan proses demokrasi yang adil, jujur, dan berintegritas.

“ASN wajib menjaga sikap dan tindakan agar tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung”, imbuhnya.

Selain itu, Bawaslu juga mengingatkan bahwa pelanggaran netralitas ASN dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karena itu, pencegahan melalui edukasi dan pengawasan menjadi langkah utama yang terus diperkuat.

Bawaslu Kepri berharap melalui kegiatan ini, seluruh ASN semakin bisa memahami perannya dalam menjaga netralitas serta turut berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga integritas dan profesionalitas ASN demi suksesnya pelaksanaan pemilu dan pilkada yang berkualitas.